Langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menduduki singgasana yang ditinggalkan Jokow Widodo (Jokowi) masih terus ditunda-tunda. Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah meminta agar DPRD DKI menyegerakan proses tersebut.

Sudah sebulan lebih Basuki Thaja Purnama (Ahok) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) dan belum juga dilantik sebagai Gubernur DKI. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Ahok segera dilantik agar pemerintahan tak terlalu lama terganggu.

MK menolak gugatan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggugat UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK menilai Apkasi tidak memilki kedudukan hukum.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menyiapkan dua skenario untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 mendatang.

Romahurmuziy yang telah sah sesuai SK Kemenkum HAM sebagai Ketum PPP menyatakan akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu MD3. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan hal itu sah-sah saja.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (56) berbicara mengenai pekerjaan rumah kementerian yang dikomandaninya. Mulai dari pelayanan masyarakat, e-KTP yang belum terdistribusi merata hingga rencana Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2015.

Kemendagri meminta kisruh antara Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok disudahi. Tak ada gunanya lagi memperpanjang perdebatan yang tak perlu. 

Pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama bisa langsung naik menjadi gubernur dan memilih wakilnya sendiri. Hal ini diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014. 

Ahok berbeda pendapat dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik soal pengganti Gubernur. Ahok berpendapat berasarkan UU dan Perppu bila gubernur diganti, maka otomatis wakilnya naik menjadi gubernur. 

Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok berpegang pada aturan yang tercantum dalam UU dan juga Perppu. Bila gubernur diganti, maka otomatis wakilnya naik menjadi gubernur.