Jika pasangan presieden dan wakil presiden mangkat atau dimakzulkan, partai pemenang pertama dan kedua di pilpres berhak mengajukan pasangan capres-cawapresnya. MPR kemudian akan memilih presiden dan wapres setelah melalui tahap verifikasi terlebih dahulu.

Presiden memiliki hak mengajukan dua calon Wakil Presiden jika wapres yang ada mangkat atau dimakzulkan. Selanjutnya MPR akan menggelar sidang untuk melakukan seleksi dan menetapkan Wapres yang baru.

Draf tata tertib MPR yang akan disahkan 1 Maret mendatang mengatur mekanisme pergantian Presiden dan pelantikan Wakil Presiden menjadi Presiden. Wapres bisa menggantikan Presiden jika sang Presiden meninggal dunia, atau dimakzulkan.

Selain mempersiapkan tata cara pemakzulan, MPR juga mempersiapkan kelanjutannya. MPR memasukkan tata cara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden usai dimakzulkan.

Presiden SBY memberikan dukungan terhadap pimpinan MPR yang akan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. SBY akan memenuhi undangan MPR untuk memperingatinya secara nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Presiden. Rapat paripurna tersebut membahas masalah ekonomi, keuangan dan industri (ekuin).

Ketua MPR Taufiq Kiemas tidak setuju dengan pemakzulan. Bagi dia, pemakzulan hanya akan menghabiskan biaya yang mahal dan kepedihan.

Presiden SBY bertemu dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) beserta pimpinan MPR lainnya. Dalam pertemuan tersebut TK melaporkan MPR akan mengadakan rapat paripurna tentang tatib dan kode etik MPR.

MPR akan segera membahas tata tertib pemakzulan. MPR melanjutkan kerja setelah DPR telah lebih dahulu meluncurkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur posisi MPR soal pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Jika tidak ada aral melintang, MPR akan mengelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan rancangan peraturan tata tertib MPR. Dalam rancangan itu juga diatur tentang pemakzulan. Ketua FPKB MPR Lukman Edy menilai Tatib Pemakzulan ini draf biasa dan sudah lama dibahas.