Depkominfo tak gentar dengan ancaman tuntutan dari para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam IMOCA (Indonesia Mobile & Online Content Provider Association) yang mencapai Rp 2 triliun.

IMOCA menggugat Menkominfo dan BRTI senilai Rp 2 triliun. Ini terkait dengan penolakan PerMenKominfo No: 01 PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang SMS/MMS Premium yang dinilai merugikan penyelenggara jasa konten.

Kasus korupsi yang menimpa proyek Sisminbakum membuat citra  Departemen Hukum dan HAM tercoreng. Untuk menghilangkan citra negatif, Depkumham akan mengubahnya menjadi SABH.

Palapa Ring praktis tinggal menyisakan Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom, sebagai anggota konsorsium setelah Excelcomindo Pratama (XL) mundur. Agar megaproyek ini tetap jalan, pola investasinya akan ditata ulang.

APBN 2009 masih mencatat surplus Rp 21,3 triliun. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya penyerapan belanja pemerintah dan tingginya penerbitan obligasi negara.

Para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam IMOCA  akhirnya mengajukan judicial review terhadap PerMenKominfo terkait aturan SMS/MMS Premium. Langkah ini diambil setelah somasi IMOCA ke BRTI, Dirjen Postel, dan Menkominfo tak digubris.

Mantan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Romli Atmasasmita, didakwa alternatif empat pasal terkait kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum)

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum  Romli Atmasasmita akhirnya akan menjalani persidangan hari ini. Romli diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus proyek Sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM.

Mantan Menteri kehakiman Yusril Ihza Mahendra dikatakan telah menyetujui penunjukkan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pengelola Sisminbakum. Hal itu berdasarkan pada Keputusan Menteri kehakiman pada 12 Juni 2002.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana dugaan korupsi penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Depkum HAM. Sidang perdana ini mengadili tersangka Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) nonaktif Syamsuddin Manan Sinaga. Ia  dikenai 5 pasal.