Meski penangguhan penahanannya dikabulkan Polri, namun dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tetap menyandang status tersangka. Keduanya dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

Tim kuasa hukum Chandra dan Bibit belum puas dengan penangguhan penahanan yang diberikan Mabes Polri. Dengan bukti rekaman yang ada, seharusnya kasus tersebut dihentikan.

Rekaman yang berisi dugaan kriminalisasi atas pimpinan KPK memperlihatkan betapa berkuasanya para mafia atas penegakan hukum di Indonesia. Kini saatnya menyatakan perang terhadap mafia peradilan.

Tim Pencari Fakta yang dikomandani Adnan Buyung Nasution akan menghadiri sidang permohonan uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Chandra dan Bibit berharap bisa menghadiri sidang lanjutan uji materi UU KPK di MK besok. Pada sidang tersebut, rencananya akan diputar rekaman yang disebut-sebut berisi rekayasa kriminalisasi KPK.

Dukungan moril kepada 2 pimpinan nonaktif KPK terus bergulir. Kuasa hukum KPK menyatakan Bibit dan Chandra terharu atas dukungan dari publik. Mereka berharap tidak akan ada lagi korban kriminalisasi.

Kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah berencana akan mengirimkan surat keberataan atas penahanan kedua kliennya ke Mabes Polri. Surat ini akan dikirimkan Senin ini.

Kuasa hukum dua pimpinan KPK non aktif meminta semua pihak mematuhi perintah MK. Hal ini menyusul beredarnya kabar polisi akan menyita rekaman suara kasus dugaan kriminalisasi yang kini dipegang oleh KPK.

Mabes Polri diminta tidak melakukan upaya paksa menyita rekaman yang diduga berisi upaya rekayasa kasus atas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Polisi harus mematuhi keputusan MK.

Dukungan untuk Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terus mengalir deras. Bibit dan Chandra pun menyatakan apresiasinya.