Komjen (Pol) Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kapolri yang baru oleh Presiden Jokowi. Penunjukan ini mendapat beragam sorotan, dari yang pro maupun kontra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah Jokowi tersebut terburu-buru dan disarankan untuk berpikir ulang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dengan dipilhnya Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. ICW menilai Jokowi menutup mata dalam memilih Kapolri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dilibatkan Presiden Jokowi sama sekali dalam pemilihan Kapolri‎. Padahal di era SBY, KPK dimintakan pendapat dalam menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon tunggal Kapolri. Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono‎ di DPR bakal menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri. Saat ditanya wartawan apakah pilihannya itu karena faktor kedekatan, Jokowi tak menepis.

KPK tidak dilibatkan dalam penyaringan kandidat calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Padahal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lembaga antikorupsi itu diminta untuk mengakses harta dari para kandidat.

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri. Menyambut hal itu, KPK bertekad bakal tak pandang bulu menghadapi siapapun yang bakal jadi Kapolri baru.‎

Penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal mendapat berbagai tanggapan. Ada yang menengarai penunjukan itu karena kedekatannya sang jenderal bintang tiga dengan PDIP.

“Terkait dengan itu (rekening gendut), dengan adanya transaksi yang mencurigakan, ini sudah cerita lama,” kata ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, saat berbincang.