Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menantang panitia angket untuk memanggil dirinya agar bisa memberi penjelasan. Namun tantangan itu ditanggapi dingin oleh Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji.

Ketum Hanura Wiranto berpesan agar hak angket atas Gubernur DKI Basuki T Purnama yang digulirkan oleh DPRD DKI tidak berujung pada pemakzulan. Bagaimana sikap Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji yang merupakan kader Hanura?

Tim Angket DPRD DKI menepis anggapan bahwa mereka tidak berani memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Pemanggilan itu tidak diperlukan karena tim angket sudah punya bukti-bukti kuat.

Tim Angket DPRD DKI Jakarta akan memanggil sejumlah pakar untuk menggali lebih lanjut kisruh APBD. Para pakar itu dimintai pendapat karena anggota Tim Angket mengaku tidak paham undang-undang.

Keputusan menggunakan Pergub APBD 2015 dengan pagu APBD 2014 dianggap Ahok sudah final. Ia berpendapat tidak perlu melibatkan DPRD DKI Jakarta untuk merealisasikan saran Wapres Jusuf Kalla agar diterbitkan Perda APBD Perubahan.

DPRD DKI telah menolak mentah-mentah Perda APBD 2015. Otomatis Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus mengaluarkan Pergub. Menurut Ahok, dengan begitu fungsi dewan tak lagi ada.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyebut Tim Angket DPRD tidak berani memanggilnya untuk diperiksa. Tim Angket pun menegaskan bahwa mereka bukan penakut, melainkan sesuai prosedur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) disarankan anggota DPD RI AM Fatwa untuk memiliki juru bicara (jubir). Menurut Ahok, hal itu dirasanya tidak perlu.

Ahok siap membuat gebrakan setelah mengajukan Pergub APBD 2015 yang nilainya sama dengan pagu APBD 2014 sebanyak Rp 72,9 triliun ke Kemendagri. Ia senang menggunakan Pergub ini untuk merealisasikan pembangunan Jakarta, seperti 5 hal ini:

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memastikan pihaknya akan menerbitkan Pergub untuk dapat menggunakan pagu APBD 2014. Menurut Ahok segala sesuatu nantinya langsung dipertanggujawabkan ke Mendagri Tjahjo Kumolo, bukan lagi ke DPRD.