Polri tak perlu lagi memberikan dana operasional kepada anggotanya untuk mengamankan PT Freeport Indonesia. Kenapa?

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menegaskan biaya pengamanan PT Freeport Indonesia tidak dibebankan kepada polisi.

"Saya memberikan instruksi khusus agar masalah perburuhan di Freeport dikelola dengan baik. Memang itu sengketa antara manajemen dengan serikat pekerja dan itu terjadi di mana-mana, tapi pemerintah berkewajiban membantu menyelesaikan," ujar SBY.

Peranan Polri dianggap terlalu gemuk untuk mengurus persoalan keamanan di tanah Papua. Alhasil, Polri harus rela berbagi peran dan kewenangan untuk memaksimalkan tugas-tugas pengamanan dengan institusi lain yang bisa dikontrol.

Presiden SBY secara khusus belum mendapatkan laporan dari Kapolri mengenai dana PT Freeport Indonesia yang digelontorkan ke sejumlah personel yang mengamankan perusahaan AS itu. 

Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia merasa kesal dengan tawaran manajemen yang menaikan gaji tak signifikan. Padahal serikat pekerja mengklaim telah menurunkan tuntutan kenaikan gaji mereka secara drastis.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui pihaknya mendapat dana pengamanan dari PT Freeport di Papua. Namun, ia kembali menegaskan tak ada yang menyimpang dari penerimaan dana itu.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pada Jumat (28/10), membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Jika dimintai keterangan soal ini oleh KPK, Kapolri menyatakan jalan hukum harus ditempuh.

Serikat pekerja baja Amerika Serikat (AS) mengirimkan surat ke Depkeh AS untuk menyelidiki dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Freeport-McMoran Copper & Gold Inc kepada Polri. Aparat penegak hukum Indonesia harusnya sudah mulai bergerak.

Serikat pekerja AS mengirimkan surat ke Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. kepada Polri. Polri akan memantau laporan tersebut