Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan panjang lebar tentang isu RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akhir-akhir ini panas. Pemimpin yang terbaik untuk Yogyakarta tetap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kemlu tidak pernah menunjuk pengacara Sultan bin Zahim untuk mendampingi Sumiati. Kemlu memastikan Sultan yang justru menjelek-jelekkan Sumiati tidak pernah ditunjuk menangani TKW yang disiksa majikannya itu.

Jampidsus Kejagung M Amari melantik 113 anggota anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK). Satuan khusus ini bertugas untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan.

Pengacara TKI Sumiati bin Salan Mustapa dari Human Rights Commission (HRC), Sultan bin Zahim, mengatakan kliennya melukai diri sendiri untuk memeras majikannya. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun membantah pengakuan itu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung Gubernur Yogya dipegang oleh Sri Sultan. Sementara Wakil Gubernur diserahkan ke Paku Alam. Dukungan tersebut disepakati di sidang paripurna DPD dan telah diserahkan ke DPR.

Malaysia mengaku jika mereka tak menargetkan gelar juara di Piala AFF 2010 ini. Namun sebagai tim underdog, 'Tim Negeri Jiran' itu siap memberikan kejutan pada negara-negara unggulan.

Rakyat Yogyakarta telah mengetahui draf RUU Keistimewaan DIY yang akan mendudukan HB X dan Adipati Paku Alam menjadi Parardhya. Terkait hal tersebut rakyat Yogya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Sultan.

Demi membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung Basrief Arief berniat untuk mendata ulang kepegawaian yang ada di tubuh korps Adhyaksa. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah penempatan aparatur Kejaksaan sudah tepat atau tidak.

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi menuding akar permasalahan seputar keistimewaan DIY adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda. UU ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menolak tudingan Partai Golkar soal adanya intervensi terkait kasus Gayus Tambunan. Apa yang dilakukan Satgas murni hukum.