Dalam waktu dekat struktur kepemimpinan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan berganti. Diharapkan Kapolri yang baru bisa memberikan dukungan yang lebih besar untuk pemberantasan narkotika.

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke DPR terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Surat itu kemudian dibacakan dalam sidang paripurna perdana DPR usai reses.

Gerindra mengkritik sikap Presiden Jokowi yang seakan-akan dipengaruhi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dalam menunjuk calon tunggal Kapolri tersebut.

Reaksi masyarakat muncul menyoroti tak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan. Namun DPR berprasangka baik, tentu pihak Kepresidenan sudah menempuh mekanisme sesuai Undang-undang.‎

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Isu rekening gendut yang menerpa Komjen Budi akan dipertanyakan saat fit and proper test.

Presiden sudah memilih calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, Komjen Budi Gunawan. Pro kontra muncul, salah satunya tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam penunjukan kapolri.

Presiden Jokowi sudah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Surat sudah diajukan Jokowi ke DPR pada Jumat (9/1) sore. Selanjutnya, muluskah jalan Budi Gunawan di Senayan? 

Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Sejumlah respons diutarakan ke Jokowi mengapa memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

PDIP menegaskan Komjen (Pol) Budi Gunawan tak terlibat sebagai Tim Sukses Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Meski begitu, PDIP Yakin Budi Gunawan mampu melaksanakan visi misi Jokowi di bidang hukum.

Presiden Jokow) mengajukan satu calon tunggal untuk menduduki kursi Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan. PDIP mendukung sepenuhnya keputusan politik Presiden Jokowi untuk menempatkan Komjen Budi sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.