BPK merayakan ulang tahunnya ke-61. BPK berjanji untuk meningkatkan kualitas audit dan pemeriksaannya.

BPK mengajukan judicial review atas UU Perpajakan. Isi UU tersebut dinilai tak memberikan keleluasaan bagi BPK melaksanakan wewenangnya.

Usulan Golkar agar mendeponering kasus Soeharto menuai kecaman. Hal itu dinilai sebagai langkah dari oknum Orde Baru untuk melindungi diri mereka.

Perpanjangan waktu dua bulan sejak awal Januari 2008 bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus BLBI terus berkurang. Namun pelanggaran hukumnya belum ketemu.

T Pertamina akan segera membuka neraca awal pada tahun ini. Keputusan Menkeu soal Neraca pertamina akan diteken dalam seminggu lagi.

Depdiknas mendapatkan jatah untuk mengembangkan pendidikan sebesar Rp 49,7 triliun pada 2008. MA pun mendapatkan Rp 6,4 triliun untuk memperbaiki peradilan se-Indonesia.

Tahun 2007 MA sepertinya mencoba menunjukkan kesan adanya perubahan. Namun, langkah MA ini ibaratnya buih dalam lautan.

Reformasi hukum sepanjang tahun 2007 dinilai mengalami masa suram. Alasannya, banyak agenda reformasi hukum yang terpenjara kepentingan politik.

Janji pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara dinilai hanya basa-basi karena faktanya masih banyak pemborosan di berbagai departemen.

Penolakan MA atas audit rekening uang perkara, menandakan ada masalah serius yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan pimpinan lembaga tinggi negara itu. Sebagai antisipasi, Baleg DPR akan melakukan revisi UU MA.