Tuntutan 15 tahun penjara menjerat jaksa Urip Tri Gunawan, salah satunya karena telah merusak citra Kejaksaan Agung. Namun Jaksa Agung Hendarman Supandji enggan menanggapi hal itu.

KPK merasa terusik dengan kualitas layanan kantor pajak termasuk diantaranya adalah 'korupsi' jam kerja. KPK pun memberikan 5 masukan untuk pelayanan pajak.

Di hadapan penyidik KPK, anggota FPDIP Agus Condro menjawab apa adanya terkait dana Rp 500 juta yang diterimanya tidak lama setelah Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom terpilih.

Banyak yang mengeluhkan KPK  karena beberapa tindakannya, misalkan penyadapan langsung, tidak memiliki landasan hukum. Untuk lebih memperkuat posisi lembaga ini, DPR akan merevisi Undang-undang KPK.

Pernyataan Hamka Yandu bahwa dana BI yang mengalir ke DPR disunat 10 persen bukan hisapan jempol. Pernyataan itu dibenarkan pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Asnar Ashari.

Sejumlah anggota DPR IX DPR periode 1999-2004 yang disebut-sebut menerima aliran dana BI telah diperiksa KPK. Dari pemeriksaan itu, Rp 9 miliar telah dikembalikan ke negara.

KPK semakin menancapkan taringnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Rencananya, KPK akan meminta izin DPR untuk bisa mengawasi rapat penyusunan APBN 2009.

KPK melakukan gebrakan baru dengan ikut hadir di pembahasan anggaran lembaga negara pada APBN 2009. Namun sejumlah anggota DPR keberatan. KPK meminta masyarakat menilainya.

Upaya pemberantasan korupsi terancam tamat. Bocoran yang didapat ini draft RUU Pengadilan Tipikor versi pemerintah mengebiri hakim ad hoc.

Pemimpin yang terpilih secara demokratis ini membuktikan komitmennya. KPK sebagai lembaga kini mendapatkan angin segar yang jauh lebih baik untuk menjalankan pekerjaannya. Ke depan semoga menjadi lebih berani lagi.