Kejagung telah menerima hasil audit dari BPKP terkait kasus dugaan korupsi biaya kawat di KBRI China di Beijing. Kejagung kini sedang menyiapkan dakwaan kasus yang melibatkan 2 mantan Dubes RI di China itu.

Penyidikan perkara pembangunan PLTU Sampit di Kalimantan Tengah sebesar 2x7 MW terus dilakukan. Kejaksaan pun rencananya akan mengumunkan tersangka lainnya.

Di hadapan ratusan mahasiswa, Jaksa Agung Hendarman Supandji memaparkan alasannya mengangkat Kemas Yahya Rahman dan  M Salim sebagai anggota tim supervisi.

Kejaksaan Agung tidak pernah menonaktifkan Kemas Yahya Rahman dan M Salim. Keduanya hanya dipindahtugaskan sebagai staf ahli dari jabatan semula masing-masing.

Pansus Orang Hilang akan memanggil paksa jajaran pemerintah. Hal ini dilakukan menyusul absennya pemerintah dalam rapat kerja Pansus Orang Hilang setelah dua kali diundang.

ICW mendesak kepada KPK untuk segera mengusut dugaan keterlibatan eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan eks Dirdik M Salim dalam kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Beredar dugaan permainan kotor di balik pengangkatan mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan M Salim sebagai pemantau kasus korupsi. Tujuan permainan itu untuk menghantam Jaksa Agung. Benarkah?

Setelah geger, Kejagung akhirnya mencopot Kemas Yahya Rahman dan M Salim sebagai koordinator dan wakil koordinator tim supervisi kasus korupsi. Meski mencopot keduanya, Jampidsus Marwan Effendy menilai reaksi masyarakat berlebihan.

Eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Eks Dirdik M Salim dicopot dari tim satuan khusus supervisi penanganan kasus korupsi. Keduanya akan dipindah ke bagian lain yang tidak terkait kasus korupsi.

Eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan eks Dirdik M Salim legowo apabila harus meninggalkan tim supervisi penanganan kasus korupsi. Tugas itu hanya mereka emban selama 1 bulan 3 hari.