detikNews

Menkes: Program Kesehatan Gratis Daerah Harus Bersinergi dengan Pusat

Sejumlah pemerintah daerah saat ini tengah menggalakan program kesehatan bagi masyarakat miskin. Namun diingatkan, kebijakan tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan program kesehatan gratis pemerintah pusat.

Rabu, 17 Des 2008 12:19 WIB

detikNews

Pengelolaan SDA dan Biaya Politik di Daerah

Saat orde baru berkuasa, kita hanya bisa mengurut dada ketika  para cukong dan pengikut cukong yang nota bene penguasa orde baru memperoleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun Kontrak Karya (KK) Pertambangan.

Selasa, 16 Des 2008 10:47 WIB

detikFinance

Ribuan Perda Tentang Pajak dan Retribusi Dibatalkan

Terhitung 10 Desemeber 2008, pemerintah pusat membatalkan setidaknya 2.398 Perda mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dari 11.401 Perda yang berlaku.

Kamis, 11 Des 2008 11:43 WIB

detikNews

Sekolah Anti Korupsi

Alangkah baiknya jika Jaksa Agung memulai sekolah anti korupsi di tubuh birokrasi terlebih dulu. Mulailah sekolah anti korupsi dari departemen yang memiliki potensi besar melakukan korupsi.

Selasa, 09 Des 2008 09:53 WIB

detikNews

'Jangan Sebut Kami Separatis'

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mengadu tentang pelaksanaan otonomi khusus di papua yang masih jauh dari harapan. Mereka minta tidak dicap separatis.

Jumat, 05 Des 2008 03:13 WIB

detikNews

Johan Silalahi: Survei Tak Menutup Kemungkinan Ada Rekayasa

Menjelang pemilu, survei pendapat publik tentang kandidat tertentu sering digeber oleh lembaga survei. Survei ini tak menutup kemungkinan pesanan pihak tertentu yang penuh rekayasa.

Rabu, 03 Des 2008 11:25 WIB

detikNews

Desk Pemilu, Perlu atau Tidak?

Karena kinerjanya buruk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diragukan kemampuannya dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Pemerintah mengantisipasinya dengan membentuk desk pemilu. Haruskah? 

Jumat, 28 Nov 2008 13:05 WIB

detikNews

Bahan Baku Minim, PT RAPP PHK Ribuan Karyawan

PT RAPP melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Perusahaan ini berdalih karena keterbatasan bahan baku akibat perbedaan interpretasi soal peraturan kehutanan.

Kamis, 20 Nov 2008 17:21 WIB

detikNews

Menhan Bantah Pasukan Anti Teror TNI Nganggur

Porsi penanganan aksi-aksi teroris kini diberikan pada Polri. Sebetulnya TNI pun memiliki satuan elit pasukan anti teror.

Senin, 17 Nov 2008 23:39 WIB

detikNews

Libatkan TNI Lawan Teroris, Pemerintah Harus Buat UU

TNI perlu dilibatkan pemerintah untuk melawan teroris. Namun harus jelas diatur sejauh mana keterlibatan dan wewenangnya agar tidak bentrok dengan Polri.

Jumat, 14 Nov 2008 19:48 WIB