Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. Kuasa hukum Jokowi-JK pun tampak lega dan melepas tawa usai keputusan dibacakan.

Majelis hakim konstitusi menolak sejumlah dalil yang dimohonkan kubu Prabowo-Hatta. Kubu Jokowi-JK pun optimis jika gugatan Prabowo-Hatta akan dimentahkan MK.

Sebagian besar laporan tim Prabowo-Hatta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kandas. Tak tinggal diam, mereka memutuskan untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Mabes Polri.

Sidang pembacaan putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dimulai. PDIP berharap setelah putusan itu dikeluarkan MK, saatnya menggelar rekonsiliasi nasional.

Selain ke Mahkamah Konstitusi (MK), tim Prabowo-Hatta juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan Jokowi sebagai presiden terpilih. Tim Jokowi-JK heran dengan gugatan itu karena tidak relevan alias salah alamat.

Tim Prabowo-Hatta tak gentar mencari keadilan. Belum sampai dibacakan putusan MK, pihaknya sudah memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA). Apakah ini artinya Prabowo Subianto tidak legowo?

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan tim Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8) besok. Kuasa hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna, meyakini semua gugatan Prabowo itu akan ditolak oleh MK.

Tim Prabowo-Hatta telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan KPU. Materi yang digugat adalah keputusan KPU tentang penetapan Joko Widodo sebagai capres.

Para pihak, yakni Prabowo-Hatta, KPU dan pihak terkait, pasangan Jokowi-JK, masing-masing menyerahkan berkas kesimpulan sebagai bagian akhir dari seluruh proses persidangan sebelum kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya.

Pemprov DKI diharuskan membayar ganti rugi Rp 391 miliar kepada PT Porta Nigra atas sengketa tanah di Meruya, Jakarta Barat, yang telah berusia 40 tahun. Lalu apa reaksi Ahok?