Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan sikap Golkar yang mendukung Perppu Pilkada. SBY menilai ada komitmen yang dilanggar. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmon J Mahesa mengatakan tak ada kesepakatan antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu Pilkada.

Partai Golkar selaku motor Koalisi Merah Putih (KMP) menolak Perppu Pilkada. Sikap Golkar itu disayangkan Partai Demokrat (PD). Padahal, sudah ada perjanjian koalisi KMP mendukung Perppu Pilkada. 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan partainya sangat kecewa dengan putusan Munas Golkar di Bali yang salah satunya menolak Perppu Pilkada.

Perppu tentang Pilkada menuai penolakan dari Partai Golkar yang kemungkinan besar juga ditolak parpol anggota KMP lainnya. Namun, politisi senior PDIP Pramono Anung tetap yakin Perppu tersebut akan diterima DPR.

Salah satu keputusan Munas IX Golkar di Bali yaitu menolak Perpu Pilkada yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-6. Sikap Golkar itu tak pelak mendapat reaksi dari SBY yang kemudian berkomentar lewat akun media sosial twitter.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat (PD) untuk menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini sebagai upaya untuk meloloskan Perpu Pilkada langsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Munas Golkar di Bali memutuskan menolak Perpu Pilkada yang telah dikeluarkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan nota kesepakatan yang ditandatangani seluruh parpol Koalisi Merah Putih (KMP). SBY menyatakan siap menjelaskan lahirnya kesepakatan antara KMP dan Partai Demokrat (PD) tersebut.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Partai Golkar (PG) telah mengingkari kesepakatan terkait Perpu Pilkada yang dikeluarkan SBY di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI. Padahal nota kesepakatan tersebut sudah ditandatangi seluruh Ketum dan Sekjen parpol Koalisi Merah Putih pada 1 Oktober 2014 lalu.