Sampai dengan akhir Oktober 2009, defisit anggaran pemerintah baru mencapai Rp 42,7 triliun atau jauh di bawah target APBN-P 2009 yang sebesar Rp 129,8 triliun.

Realisasi penyerapan anggaran Departemen ESDM hingga 31 Oktober 2009 baru mencapai Rp 4,269 triliun atau 58,91% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp 7,248 triliun

Menhut baru Zulkifli Hasan berjanji akan mengkaji izin pengelolaan Tangkuban Parahu oleh PT Graha Rani Putra Persada yang sempat dikeluarkan melalui SK Menhut terdahulu.

Untuk menyokong industri telekomunikasi dalam negeri, pemerintah mewajibkan operator 3G dan broadband wireless access (BWA) untuk membelanjakan 30% modal kapitalnya (capex) untuk konten lokal. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, siap-siap saja kena penalti denda.

Industri lokal didorong untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan operator Wimax dan 3G untuk membelanjakan uangnya sesuai aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Jika permintaan tidak terpenuhi, maka lokal yang akan rugi.

Depkominfo mentargetkan Rp 8,5 triliun PNBP pada tahun 2010 mendatang. Pencapaian target tersebut diraup dengan mempercepat pembangunan infrastruktur komunikasi.

Hasil survey menunjukan tingkat ketidakdisiplinan para petugas Bea dan Cukai masih menempati posisi tertinggi, ketidakdisiplinan itu diantaranya bertugas sambil main game.

Departemen ESDM menargetkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mulai tahun 2010 hingga 2014 mencapai Rp 80,08 triliun.

Hingga detik ini dukungan perbankan terhadap sektor industri kreatif belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Padahal sektor ini sangat potensial untuk tumbuh pesat dikemudian hari.

Pemerintah akan memotong Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) berkalori rendah untuk PKP2B. Namun untuk royalti batubara besarannya akan tetap mengacu pada PP No.45 tahun 2003.