Dukungan terhadap Ketua MK Mahfud MD yang dipolisikan Bendahara Umum M Nazaruddin terkait dugaan pemberian uang kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar terus mengalir. Mahfud diminta tidak perlu takut pada Nazaruddin.

Pelaporan soal M Nazaruddin oleh Mahfud MD kepada SBY dianggap sudah diperhitungkan matang. Mahfud pun diyakini sudah siap menghadapi ancaman hukum dari Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) itu.

Sekjen MK, Janedjri M Gaffar diminta segera melapor ke KPK soal pemberian uang dari M Nazaruddin. Informasi lisan yang disampaikan Janedjri dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut kasus ini.

Terdakwa suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Agus Condro mengajukan nama Ketua MK, Mahfud MD untuk menjadi saksi yang meringankan bagi dirinya. Pihak Agus mengaku sudah mendapat kepastian mengenai kehadiran Mahfud di Pengadilan Tipikor.

Jika Ketua DPR Marzuki Alie setuju pemanggilan Nazaruddin, Wakil Ketua DPR Priyo Budi mengaku manut dengan keputusan Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu.

Laporan Ketua MK Mahfud MD terkait dugaan pemberian duit oleh M Nazaruddin ke Sekjen MK, harusnya memperkuat alasan Badan Kehormatan DPR untuk memanggil anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Pernah berurusan dengan pengadilan? Mungkin ada baiknya simpan dalam-dalam uneg-uneg Anda untuk sementara waktu. Pemerintah AS menilai 70% rakyat Indonesia puas dengan layanan pengadilan.

Kasus suap yang melibatkan partai politik (parpol) masih kerap terjadi. ICW menilai kasus itu terjadi akibat perburuan keuntungan yang dilakukan parpol. Perlu dibuat transparansi pendanaan di setiap parpol.

ICW mengkritisi kebiasan pimpinan KPK yang dinilai mulai sering berkunjung ke daerah-daerah. Pimpinan KPK sebaiknya fokus pada perkara-perkara yang menjadi sorotan publik.

Pimpinan KPK sebaiknya fokus pada penaganan kasus korupsi yang jadi sorotan masyarakat. Maka agenda kunjungan kerja ke daerah yang saat ini terlalu sering, perlu dikurangi secara signifikan.