Perseteruan Pimpinan KPK dan DPR belum juga usai. Masing-masing seolah mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri. Kenapa?

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan KPK terkait kasus PLTS di Kemenakertrans. Sikap ini harus diapresiasi dan menjadi acuan ketua umum partai lain yang bermasalah di KPK.

Isu reshuffle semakin berhembus kencang. Istana memancarkan sinyal positif mengenai reshuffle. Jika reshuffle terjadi, peneliti politik LIPI Siti Zuhro mengimbau Presiden SBY memilih menteri dari kalangan ahli dan profesional, bukan dari partai politik. Hal ini agar kabinet bisa bekerja lebih maksimal. Bila Anda sependapat dengan Siti, pilih Pro!

Presiden SBY diminta memperhatikan kebutuhan rakyat jika melakukan reshuffle kabinet. SBY harus berani mengangkat menteri dari kalangan profesional.

Format kepengurusan PD yang dibentuk pasca kongres di Bandung dinilai tidak efektif. Karenanya, rakornas sekarang dipandang sebagai wahana paling efektif untuk menata kepengurusan.

Nazaruddin menebar badai di tubuh Partai Demokrat.Untuk melawan pukulan Nazar, Partai Demokrat disarankan memakai strategi yang sama.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji tidak akan nyapres lagi, termasuk Ibu Ani Yudhoyono dan kedua anak mereka. Bisakah omongan Presiden ini dipegang?

Politisi Partai Demokrat Ahmad Mubarok memunculkan nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai capres yang diusung Demokrat, menyusul pernyataan Presiden SBY yang tidak lagi akan nyapres, termasuk anak dan istrinya. PD dianggap sedang berstrategi.

M Nazaruddin, politisi muda Partai Demokrat ini diduga terlibat skandal suap. Hal ini bisa dijadikan momentum bagi partai-partai untuk memperbaiki pola kaderisasinya.

Pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UUD 1945 adalah hal penting di tengah maraknya serangan balik dari para koruptor. Memasukkan KPK dalam amandemen kelima konstitusi bisa mencegah pembonsaian terhadap KPK.