Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif (KKP) mendesak pemerintah menarik RUU TNI. Karena proses perencanaan dan perancangannya dinilai tidak partisipatif.

Panja Anggaran DPR RI menyepakati tambahan alokasi anggaran pendidikan RAPBN 2005 sebesar Rp 3,1 triliun yang diprioritaskan untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Pemerintah akan segera memberikan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan miskin, yang akan dimulai dengan jaminan kesehatan.

Pemerintah akan segera memberikan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan miskin, yang akan dimulai dengan jaminan kesehatan.

Ribuan petani menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta. Agendanya adalah menolak RUU Perkebunan dan menuntut landreform.