Menurut penelitian yang dilakukan Perhimpuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), bidan ditemukan paling banyak melakukan praktik penyunatan pada perempuan. Padahal, bidan sama sekali tak punya kompetensi dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.

Memperjuangkan nasib buruh tidak hanya dilakukan lewat aksi turun ke jalan. Di akar rumput, banyak persoalan yang kadang tidak muncul ke permukaan. Termasuk masalah kesehatan buruh perempuan.

Eyang Subur menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap Adi Bing Slamet Cs di Polda Metro Jaya. Subur pun merasa nama baiknya dicemarkan atas segala yang dilakukan oleh Adi Bing Slamet Cs.

Kapolres Tangerang Banten Kombes Pol Bambang Priyo Andogo membantah jika pihaknya kecolongan terkait adanya praktik perbudakan buruh di wilayahnya. Polisi hanya akan bertindak jika sudah ada laporan.

Polisi melakukan pelacakan aset-aset milik UM alias Nuriyah (46) yang menjadi tersangka kasus uang palsu. Bersama komplotannya Eyang Aswong diduga mendapat miliaran rupiah uang dari para korbannya.

Situasi sulit terancam kehilangan pekerjaan akibat tidak boleh hamil tak hanya dialami buruh dampingan Kasminah. Di tempat lain, aborsi terpaksa dipilih demi karir.

Eyang Subur siap tobat dan menerima fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pria sepuh itu enggan melaksanakan syarat dari MUI kalau dirinya harus memasang iklan atau pengumuman agar meyakinkan untuk tobat.

Eyang Subur menerima fatwa dan hasil kesimpulan dari investigasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutnya melakukan penyimpangan akidah dan syariat Islam. Namun ia berecana akan mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan ke pemerhati anak Kak Seto. Apa sebab?

Melalui pengacaranya, Eyang Subur mengatakan menerima fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal penyimpangan akidah dan syariat Islam. Subur juga mengaku siap bertobat dan menceraikan empat istrinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjatuhkan fatwa bahwa Eyang Subur melakukan tindakan yang menyimpang dari agama Islam dengan membuka praktik perdukunan. Apa jawaban pihak Subur atas fatwa tersebut?