Pilpres 2014 akan digelar pada 9 Juli nanti. Tak hanya pihak kepolisian yang berjaga-jaga mengamankan dan memastikan pilpres berlangsung damai dan aman, pihak TNI pun mengaku lebih siap.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Kamis (22/5/2014) hari ini mengadakan rapat dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

KPU menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional, meski sempat molor dari waktu yang dijanjikan yaitu pukul 19.30 WIB, Jumat 9 Mei.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional menyisakan satu provinsi lagi yang belum ditetapkan, yaitu Maluku Utara. Kondisi ini membuat penetapan hasil pemilu legislatif menjadi tidak pasti karena hanya tersisa 2 jam.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional benar-benar keteteran. Imbasnya, penetapan hasil pemilu legislatif molor dari waktu yang dijanjikan pukul 19.30 WIB. Meski demikian, KPU pastikan malam ini selesai.

"Kita membantu sesuai permintaan, sejauh ini belum ada permintaan KPU. Dan dari pembicaraan saya dengan Husni (Ketua KPU) kemarin, KPU masih yakin dapat menyelesaikan tugas sesuai jadwal."

"Masih ada ruang di MK bagi parpol dan caleg kalau ada bukti cukup. Jadi kalau nggak puas ajukan saja di MK, tapi rekapnya disahkan dulu sebelum diuji."

"Komitmen kami di tingkat nasional adalah bagaimana secara prosedural rekapitulasi ini terpenuhi," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.

Pasal 207 ayat (1) UU Pemilu menegaskan batas akhir penetapan hasil pemilu 30 hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 9 Mei 2014. Maka agar hasil pemilu 2014 tak cacat hukum, ketentuan itu perlu diubah.