Munculnya dana siluman pada APBD 2015 membuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama geram. Adanya mark up anggaran biasanya disertai dengan gratifikasi.

Selain mark up anggaran dan proyek fiktif, ada hal lain yang diduga dilakukan oknum di Pemprov DKI ketika menyusun anggaran APBD DKI.

Pengadaan UPS dengan jumlah yang fantastis melibatkan puluhan perusahaan. Masing-masing perusahaan rata-rata memenangkan tender minimal Rp 5 miliar rupiah untuk pengadaan UPS di satu sekolah di Jakarta. Mari kita susuri perusahaan pemenang UPS itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) gerah dengan kemunculan 'dana siluman' dalam APBD setiap tahunnya. Khusus untuk tahun ini, Ahok tidak akan tinggal diam dan berencana melapor ke pihak yang berwajib dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meyakini dirinya akan aman dari serangan DPRD jika meloloskan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Namun, tanpa ragu dengan tegas Ahok menolak lantaran tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Pengusutan dugaan penyelewengan dana fungsional program Ula-Wustha tahun 2011 kantor Kementrian Agama (Kemenag) Situbondo, memasuki babak baru. Polisi resmi menaikkan penanganan kasus bantuan honor guru-guru madrasah dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menaikkan gaji bagi PNS. Kebijakan ini mendapat respon positif dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, membantah kabar pihaknya akan membeli dua pohon Baobab asal Afrika senilai Rp 1,5 miliar. Dia berujar rencana  penanaman pohon jenis Baobab yang masing-masing Rp 750 juta itu hanyalah miskomunikasi. Nandar menegaskan pihaknya belum berencana melakukan pengadaan pohon raksasa tersebut.

Penyidikan kasus korupsi dana haji dengan tersangka eks Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) terus berlanjut. Kali ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengorek keterangan dari mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman mengumumkan 9 nama kepala sekolah dan guru yang melakukan aksi pungli di sekolah. Mereka dijatuhkan sanksi disiplin, berupa pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat.