Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyerahkan jatah pengurangan menteri kepada Presiden SBY. Namun hal itu belum dilakukan karena hingga kini komunikasi PKS dengan SBY belum dilakukan.

Komisi I DPR ingin membuktikan jika ucapannya atas pencaplokan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan adalah benar. Mereka akan mengirim tim untuk membuktikan itu pada akhir pekan ini.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, untuk melawan arogansi Malaysia yang kembali bikin ulah di Camar Bulan dan Tanjung Datu perlu dilawan dengan strategi yang tepat. Di antaranya dengan menambah jumlah tentara yang menjaga di perbatasan tersebut.

Rapat antara Komisi I DPR dan Menkominfo Tifatul Sembiring tidak hanya membahas dugaan pencurian pulsa. Beberapa anggota DPR juga mempersoalkan soal 'SMS Mama'.

Angin reshuffle kabinet semakin kencang berhembus. PKS meyakini reshuffle bukan satu-satunya solusi meningkatkan kinerja kabinet, dan hanya sumbang 30 persen bagi perbaikan kinerja kabinet.

Seluruh menteri asal PKS di pemerintahan SBY-Boediono belum divonis setelah dipanggil ke Cikeas. Nasib mereka menunggu pertemuan SBY dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Komisi I DPR bereaksi terkait informasi pencaplokan wilayah RI di Kalimantan Barat oleh Malaysia. Besok, mereka akan memanggil Menlu, Menhan, Panglima TNI dan Kepala BNPP yang dijabat Menteri Dalam Negeri.

Komisi I DPR akan 'menelanjangi' Menkominfo Tifatul Sembiring, BRTI dan operator terkait kesepakatan soal pulsa konsumen yang 'menghilang'. Hal itu akan dilakukan dalam pertemuan pukul 14.00 WIB nanti.

Empat kader PKS yang duduk di kabinet sepenuhnya merupakan pembantu Presiden. Namun bila ada rencana perombakan kabinet menyangkut empat menteri tersebut, itu merupakan urusan DPP PKS.

Malaysia dilaporkan telah mencaplok wilayah RI di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Tindakan Negeri Jiran itu dipandang sebagai bentuk agresi diam-diam.