KY belum bisa menilai laporan pengaduan yang disampaikan oleh KASUM atas bebasnya mantan Deputi V BIN Muchdi Pr. KY hanya merasakan kasus itu merupakan keadilan yang belum terakomodir.

Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, agaknya benar-benar tidak bisa terima dengan bebasnya Muchdi Pr. Bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Suciwati pun mendatangi KY.

Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Kapolri dan Jaksa Agung menyusul vonis bebas Muchdi Pr dinilai sebagai hal yang wajar. Bukan sebagai bentuk intervensi yang seperti yang dituduhkan Gerindra kepada orang nomor satu RI tersebut.

Presiden SBY membantah tudingan Gerindra soal kasus Munir. Dia menyatakan tidak pernah melakukan intervensi terkait proses hukum.

Kubu Muchdi Pr telah memanfaatkan sentimen nasionalisme sempit untuk menolak proses hukum kasus pembunuhan Munir. Cara-cara yang dilakukan kubu Muchdi ini menyesatkan publik.

Kritik Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyebut Presiden SBY berlebihan menyikapi kasus bebasnya Muchdi Pr merupakan cermin ketidakpahaman Undang-Undang (UU) dan mekanisme politik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan kasasi menyikapi vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan Munir, Muchdi Pr. Jaksa dianggap ngeyel dan tidak profesional.

Putusan vonis bebas Muchdi Pr oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai adil. Rencana Presiden SBY yang akan memanggil Jaksa Agung dan Kapolri terkait putusan ini lebih bernuansa politik pencitraan pemerintahannya.

Salah satu petinggi Partai Gerindra yang juga terdakwa pembunuh Munir, Muchdi Pr divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan ini mempertegas posisi Gerindra sebagai partai yang identik dengan pelanggaran HAM.

Muchdi Pr, terdakwa pembunuh aktivis HAM Munir, divonis bebas. Hal ini menunjukan rendahnya komitmen SBY dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun SBY dinilai mampu merebut hati TNI.