Korupsi dari zaman ke zaman semakin parah. KPK tidak bisa turun tangan sendiri dan harus ada dukungan polisi dan jaksa.

Hakim Syarifuddin yang terjerat kasus suap, adalah hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Agusrin Najamuddin. Putusan itu bisa diperbaiki jika memang terdapat kekeliruan.

Hakim menyidangkan terdakwa kasus korupsi yang juga seorang hakim memang pernah terjadi. Namun, untuk persidangan hakim Syarifuddin, perlu dipimpin oleh hakim yang tak pandang bulu dan berintegritas.

ICW mensinyalir, praktik mafia peradilan juga masih tumbuh subur di lingkungan MA. Praktik itu bisa dimulai oleh pihak yang berperkara maupun orang dalam MA sendiri.

Kasus tertangkapnya hakim Syarifuddin menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih ada di negeri ini. Bagaimana sesungguhnya pola mafia peradilan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlangsung?

Kejanggalan dalam putusan bebas Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin tidak hanya terlihat dari tertangkapnya hakim Syarifuddin. ICW mencatat setidaknya ada 12 kejanggalan lainnya dalam vonis itu.

Korupsi kian membuncah di Indonesia. Berbagai survei dan jajak pendapat menunjukkan Indonesia sering mendapat nilai merah dalam hal korupsi. Tiga elemen penting dinilai sebagai momok munculnya para koruptor itu.

Penangkapan seorang hakim oleh KPK karena diduga menerima suap dianggap tidak cukup untuk menimbulkan efek jera.

KPK diminta untuk mengusut dugaan suap lain kepada Hakim Syarifuddin Umar yang dikenal memiliki catatan kelam. Jika ada bukti, KPK akan memperluas penyidikannya pada perkara-perkara yang disinyalir menjerat mantan Ketua PN Makassar itu.

ICW menengarai ada dugaan suap lain kepada Hakim Syarifuddin Umar selain kasus kepailitan. KPK diminta untuk memperluas penyidikannya tidak hanya pada satu kasus saja.