Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan segera dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun belum tampak satu pun kuasa hukum dari pihak KPK.

Eks Wamenkum HAM Denny Indrayana memandang bahwa keputusan yang diambil Jokowi untuk menunggu proses praperadilan adalah keputusan yang salah.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar praperadilan terkait permohonan yang dilayangkan kubu Komjen Budi Gunawan terkait kasus tersangka oleh KPK. Kabareskrim Irjen Budi Waseso mengaku tidak memonitor.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Namun, DPR tidak bisa memaksa Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi.

Sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan di PN Jaksel belum juga dimulai. Padahal jika dilihat dari jadwal seharusnya sidang dimulai pukul 09.00 WIB tadi.

Ada tiga saksi yang sempat mangkir kembali dipanggil, salah satunya adalah eks Kapolda Bangka Belitung yang kini menjabat sebagai Widyaswara Madya Sespim Lemdikpol Porli, Brigjen Budi Hartono.

Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.

Pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo siang nanti untuk rapat konsultasi di Istana Negara.‎ Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah soal polemik isu pemberantasan korupsi.

Foto Puan Maharni semeja bundar dengan para elite KMP memunculkan spekulasi politik seputar manuver politik putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah yang ada di forum itu pun angkat bicara.

Persidangan perdana praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan berlangsung sebentar lagi. Hakim tunggal praperadilan itu, Sarpin Rizaldi, jadi sorotan termasuk soal kekayaannya.