Lambang 'Golkar Perjuangan' lengkap dengan gambar banteng muncul ke publik dalam suasana perpecahan di internal Partai Golkar. PDI Perjuangan bersyukur sudah 'lulus' dari persoalan serupa.

Fasilitas perkuliahan bagi narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung dihentikan sementera. Kepala Lapas Sukamiskin Marselina mengaku dia mengikuti arahan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kanwil Kemenkum HAM Jabar.

"Kita baru menerima tapi belum ada waktu untuk meneliti," kata Menkum HAM Yasonna H Laoly, usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM di Bulaksumur, Selasa (9/12/2014).

Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, menilai saat ini kantor DPP Golkar di Slipi masih jadi milik bersama. Kepemilikan bersama itu sampai dengan Kemenkum HAM memutuskan Golkar mana yang sah dan diakui pemerintah.

Presiden Jokowi jengkel dengan lamanya pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Menurut Jokowi, izin tersebut seharusnya bisa dikerjakan hanya 1 hari.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM masa lalu. Jokowi menyebut ada dua langkah yang bisa ditempuh dalam kasus ini.

9 Desember diperingati sebagai hari antikorupsi. Semua mengutuk yang namanya korupsi. Koruptor pun diminta tak diberi ruang dan fasilitas istimewa. Tapi yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung mungkin berbeda. 

Permasalahan penyunatan pemidanaan kembali menjadi sorotan usai Menkum HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus Budihari Prijanto. Penyunatan ini juga menuai kontroversi saat pemerintah memberikan remisi kepada terpidana narkoba dan korupsi.

Anggota komisi III DPR Ruhut Sitompul menyarankan agar Kemenkum HAM memberi waktu kedua kubu di Golkaruntuk islah dan tak buru-buru sahkan salahsatu.

Pasca paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (5/12) lalu, seluruh anggota DPR kembali ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun komisi III DPR kunjungan kerja ke daerah. Bahas apa?