Pasukan Irak dan para milisi Syiah yang memerangi militan ISIS di kota Tikrit, Irak utara berhasil mengusir para jihad is tersebut dari sebagian besar kota itu. Sebagian besar kota Tikrit saat ini telah bebas dari cengkeraman ISIS.

BNPT menyebut situs-situs yang diblokir menyebarkan paham radikalisme seperti pro ISIS dan mengkafirkan orang lain termasuk Jokowi. BNPT juga akan mengkaji ulang permintaan 7 pemred yang meminta agar situs yang mereka kelola dibuka kembali.

7 Pemimpin redaksi situs online yang diblokir mendatangi Kominfo untuk meminta penjelasan pemerintah mengapa situsnya diblokir. Mereka kaget stigma radikal yang diberikan. Mereka berharap namanya dibersihkan hingga bersiap melakukan langkah hukum.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pemblokiran situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme tak dilakukan dengan tiba-tiba. BNPT sudah berkoordinasi dengan rekan BNPT sejak tahun 2012.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pemblokiran situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme tak dilakukan dengan tiba-tiba. BNPT sudah berkoordinasi dengan rekan BNPT sejak tahun 2012.

Pemblokiran terhadap 19 situs yang dianggap radikal banyak dipertanyakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun mengungkap kriteria situs yang dianggap radikal. Apa saja?

Pemblokiran terhadap 19 situs yang dianggap radikal banyak dipertanyakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun mengungkap kriteria situs yang dianggap radikal. Apa saja?

Pro kontra mengiringi pemblokiran sejumlah situs yang dituding menyebarkan paham radikalisme. Banyak yang mempertanyakan, tak sedikit pula yang mendukungnya. Ya, publik dibuat heboh, apalagi tak ada sosialisasi di sini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal bukan satu-satunya cara untuk mencegah aksi teror. Meski situs diblokir orang bisa membuat tulisan lagi di situs baru.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan usulan itu disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.