Pendukung Jokowi kian meluas. Hari ini puluhan warga Aceh dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Relawan Penggerak Aceh Baru mendeklarasikan diri sebagai 'Relawan Aceh Support Jokowi RI 1'.

Identitas Darin Mumtazah terkait Luthfi Hasan Ishaaq sempat disangkal sejumlah kalangan PKS. Namun belakangan, Darin berani terang-terangan muncul sebagai istri mantan Presiden PKS itu. 

Belum lama ini yaitu tanggal 7 Januari 2014 di Banda Aceh, salah seorang pengamat politik di Aceh bercerita kepada penulis bahwa Partai Aceh menargetkan akan memperoleh 80% suara pada Pemilu 2014. Perkembangan lainnya yang perlu dicermati menjelang Pemilu 2014 ternyata aksi kekerasan dan intimidasi masih terus dilakukan.

Sedikitnya 100 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) Indonesia menggelar apel pemenangan dan pengibaran bendera "Hatta Rajasa Presidenku' di Bandung.

Maraknya praktik koruptif yang dilakukan oleh parpol dan capres untuk memenuhi biaya politik, menjadikan masyarakat banyak yang anti politik dan akhirnya berpengaruh terhadap angka golput pada Pemilu 2014. Tahun 2014 merupakan momentum bagi kaum muda untuk tampil memimpin dan membenahi negara ini.

Suhu politik meningkat jelang Pemilu tahun ini. Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan masyarakat agar tetap rukun.

Partai Independen Inggris (UKIP) yang selama ini menentang keras arus pendatang asing membuat kejutan dengan mengatakan Inggris seharusnya menerima pengungsi Suriah.

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan kajian terhadap tren survei politik selama tahun 2013. SSS pun memprediksi 6 parpol tak lolos ke Senayan di Pemilu 2014 nanti. Parpol apa saja?

KPU dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Notabene catatan kependudukan Indonesia yang akan ditertibkan melalui pembuatan e-KTP sampai hari ini juga belum selesai.

"Sekarang masalahnya adalah apakah orang itu bertindak atas nama parpol karena pasal 6 mensyaratkan orang itu bertindak untuk dan atas nama korporasi, kemudian keuntungan untuk korporasi," kata Kepala PPATK M Yusuf.