Komisi VI DPR RI restui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Penerusan Pinjaman bagi 6 BUMN di APBN-P 2011.

Kritik masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR tak digubris. Wakil Ketua BURT DPR merangkap Ketua Panja Gedung Baru DPR, Pius Lustrilanang, menegaskan pembangunan gedung baru tak bisa dibatalkan.

Panja RUU Akuntan Publik Komisi XI DPR pulang dari studi banding ke Amerika Serikat. Mereka mempelajari regulasi akuntan publik di AS yang sudah sangat maju.

Ruang kerja mewah bagi setiap anggota DPR diperkirakan menyerap dana nyaris Rp 800 juta per kamar. Pembangunan gedung baru ini dinilai sia-sia karena tidak akan mendongkrak produktivitas Dewan.

Kerja intelijen dalam kewenangan pemeriksaan intensif dan penyadapan seperti yang tercantum dalam klausul RUU Intelijen, harus diawasi DPR secara khusus. Hal ini dilakukan agar kerja intelijen terarah.

PKS dirudung masalah silih berganti. Awal Maret lalu, Sekjen PKS Anis Matta, diserang penyebaran video asusila palsu. Belum genap sebulan, PKS kembali disibukkan berita miring yang dihembuskan Yusuf Supendi.

Aksi dan penyataan Ruhut Sitompul selama ini dinilai sekadar akting seorang aktor sinetron oleh Desmon Mahesa. Ruhut pun spontan membalas 'cemoohan' dan menyebut koleganya di Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut sebagai aktor ketoprak.

Panja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Mayoritas anggota Komisi III mengeluhkan kinerja Satgas. Ruhut pun membela Satgas.

Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan (PMH) menghadiri rapat dengar pendapat Komisi III DPR. Satgas diminta menjelaskan kemajuan kasus mafia pajak.

Aturan perlindungan konsumen rumah susun (Rusun) di Indonesia masih rendah. Akibatnya banyak konsumen yang sampai selalu merasa tertipu dengan janji manis pengembang Rusun.