Dua kubu di Partai Golkar sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Waketum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, yakin kepengurusan kubu Ical yang akan disahkan.

Presiden Joko Widodo menolak memberikan grasi kepada 64 gembong narkoba yang dihukum mati. Mengapresiasi langkah Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bandar narkoba telah merusak bangsa Indonesia sehingga patut dihukum berat.

Rencana eksekusi terhadap terpidana hukuman mati ramai diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo menolak grasi 64 gembong narkoba. Entah apakah terkait dengan eksekusi tersebut, Yasonna akan mengunjungi LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Kamis (11/12) besok.

"Perbedaan adalah suatu keniscayaan, keheterogenan adalah keniscayaan. Tuhan bisa saja menciptakan homogen," ujar Yasonna.

Ketum Golkar, hasil Munas Jakarta, Agung Laksono merombak susunan Fraksi Golkar di DPR dan MPR. Ketua Wantim Golkar, hasil Munas Bali, mengingatkan agar kubu Agung menunggu hasil legalisasi Kemenkum HAM.

Hakim sekaligus Ketua MK Hamdan Zoelva akan segera habis masa jabatannya pada Januari 2015 mendatang. Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mencari pengganti Hamdan.

Menurut SBY, tidak ada larangan dalam merubah kurikulum. SBY pun menganggap positif jika membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Program S2 bagi narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung dihentikan. Para napi tak bisa menikmati fasilitas kuliah yang diselenggarakan Universitas Pasundan, Bandung. 

Masa tugas Ketua MK Hamdan Zoelva akan berakhir pada 7 Januari 2015 mendatang. Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pansel Hakim Konstitusi pada MK pada Senin (8/12/2014) lalu.

Ketum Golkar versi Munas IX di Bali, Aburizal Bakrie (Ical), mendadak berubah pikiran dan mendukung Perppu Pilkada langsung. Wasekjen Golkar versi Munas IX Jakarta, Andi Sinulingga, menganggap Ical tak konsisten.