KPK enggan menanggapi pernyataan pihak Polda Metro Jaya yang tengah membidik oknum di KPK. Pihak KPK mempersilakan polisi melakukan tugasnya asalkan sesuai prosedur hukum.

Pasca heboh rencana audit BPKP terhadap KPK, baru kali ini Presiden SBY bertemu Kepala BPKP Didi Widayadi. Tapi masalah yang sempat berkembang menjadi isu upaya pelemahan KPK tersebut tidak disinggung secara khusus.

Siapapun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nantinya harus menjaga komitmen memberantas korupsi. Pemimpin baru itu tidak boleh mengebiri kewenangan dan efektifitas kerja KPK lewat UU Tipikor.

DPR ditagih untuk membuktikan sebagai lembaga yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Para wakil rakyat pun diminta untuk concern mencegah upaya pelemahan atas KPK dan Pengadilan Tipikor.

Rencana BPKP untuk mengaudit KPK ternyata baru diungkapkan saat jumpa pers. Saat pertemuan antara Kepala BPKP dan pimpinan KPK yang digelar sebelumnya, hanya masalah kepegawaian yang dibicarakan.

Pernyataan SBY terkait posisi KPK membuat blunder politik baru seiring tingkat elektabilitasnya yang terus menurun. Lawan politik SBY mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setelah menetapkan 4 tersangka baru kasus yang ditiupkan Agus Condro, KPK terus bergerak. Bukti-bukti keterlibatan N sebagai pemberi traveller's cheque (TC) terus dikumpulkan.

Meski telah dibui di LP Cipinang, jaksa Urip Tri Gunawan ternyata masih menerima gaji sebagai jaksa. Gaji jaksa yang telah divonis 20 tahun itu hanya dipotong 25 persen.

Penerapan UU Kebebasan Informasi untuk Publik (KIP) dinilai masih simpang siur. Sejumlah instansi publik masih berlindung pada pasal pengecualian untuk menutup diri dari publik.

KPK batal mengumumkan daftar rinci kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebagai gantinya, KPK menyerahkan pengumuman itu pada KPU.