Masyarakat ramai-ramai ajukan judicial review UU APBNP 2012 yang baru disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Golkar berharap gugatan itu ditolak MK.

PDIP mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang mengajukan judicial review terkait UU APBNP 2012 yang baru disahkan DPR. Jika diperlukan, PDIP siap memberikan data.

Partai Demokrat MK akan menolak permohonan uji materi atau judicial review pasal 7 ayat 6 a UU APBN Perubahan 2012 terkait harga BBM bersubsidi.

Yusril Ihza Mahendra mendatangi kantor MK untuk mengajukan uji materi hasil keputusan paripurna pembahasan APBN-P 2012. Yusril mengaku mewakili rakyat Indonesia dalam pengajuan judicial review ini.

Sejumlah kelompok masyarakat mengajukan uji materi terhadap UU APBNP 2012 yang baru disahkan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap masyarakat tersebut membuat DPR dalam posisi dilema.

Nasib Wakil Menteri (Wamen) di ujung palu MK, Mahfud MD."Semua tergantung keberanian Ketua MK, Mahfud MD," kata sumber detikcom.

Undang-undang APBNP yang baru disahkan pada 31 Maret dini hari lalu, langsung ditanggapi Yusril Ihza Mahendra cs. Mereka berencana mengajukan uji formil dan materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Yusril membantah ditunggangi partai politik.

Langkah Yusril Ihza Mahendra cs yang akan menguji materi hasil keputusan paripurna pembahasan RAPBN Perubahan 2012 ke Mahkamah Konstitusi, bukan gertak semata. Yusril cs optimis pihaknya akan memenangkan gugatan di MK.

Keterangan pers Presiden malam ini yang menyatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah terakhir, tidak menyurutkan langkah Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan uji formil dan materil UU APBN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan rapat paripurna terkait 'penundaan' kenaikan BBM akan digugat. Selain Hanura yang akan mengajukan judicial review ke MK terkait keputusan itu, 483 ribu buruh metal juga akan menempuh langkah serupa.