Golkar kubu Aburizal Bakrie yakin kepengurusannya akan disahkan oleh Kemenkum HAM pada Senin (15/12) mendatang. Bila tidak, rakyat disebut-sebut akan kecewa dan berpersepsi negatif terhadap pemerintah.

Partai Golkar kubu Ketua Umum Agung Laksono masih melengkapi syarat kelengkapan kepengurusan ‎untuk dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum menyerahkan ke Menkum HAM, mereka akan mengumumkan kepengurusan lengkapnya ke publik.

Partai Golkar Kubu Agung Laksono‎ akan berangkat ke Kemenkum HAM besok siang untuk melengkapi persyaratan pengesahan kepengurusan kubunya. Mereka akan segera menyelesaikan kelengkapan struktur kepengurusan hingga tingkat pleno.

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly berencana bekerjasama dengan Unsoed Purwokerto untuk mengembangkan Pulau Nusakambangan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Para narapidana, sipir dan keluarganya yang berada di Nusakambangan akan di latih di 3 bidang tersebut.

Partai Golkar Kubu Ketua Umum Golkar Agung Laksono merombak susunan kepemimpinan Fraksi Golkar di DPR. Namun aksi Agung ini masih ditanggapi dingin oleh pimpinan DPR. Agung santai menanggapi sikap pimpinan DPR itu.

Menkum HAM Yasonna mengaku siap jika Pulau Nusakambangan dijadikan lokasi eksekusi bagi terpidana hukuman mati. Hal itu menyikapi keputusan Presiden Jokow Widodo yang menolak 64 grasi gembong narkoba.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan sejumlah penghargaan dalam acara peringatan Hari HAM se-Dunia.

Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kubu Djan Faridz. Mbah Moen menyatakan PPP kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta, sebagai kepengurusan yang sah.

Kementerian Hukum dan HAM tengah menggodok RUU Komite Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) setelah UU Pengadilan HAM Ad Hoc 2 kali ditolak DPR.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pertimbangan Jokowi memberikan grasi tersebut karena melihat Eva dikriminalisasi.