Mabes Polri membantah melarang pengacara dua pimpinan KPK yang kini menjadi tersangka, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto mengambil Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pengacara diperbolehkan mengambil BAP kapan saja.

Sejumlah komisi dan lembaga negara prihatin atas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Mereka pun membentuk Forum Komunikasi Bersama Komisi atau Lembaga Negara.

Perseteruan KPK vs Polri mengundang keprihatinan lembaga-lembaga negara lainnya. Beberapa perwakilan komisi negara akan berkumpul membahas sikap terkait kasus yang menimpa koleganya.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) diimbau untuk tidak melindungi Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Alasannya pertikaian KPK dan Polri disundut oleh Susno.

Penyikapan penetapan 2 pimpinan KPK sebagai tersangka harus terus didorong sehingga memperoleh kejelasan. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pun diminta tidak melindungi Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji.

Pernyataan Kapolri yang dibantah oleh Chandra, Bibit, Ary Muladi dan Antasari Azhar merupakan bentuk ketidakprofesionalan Kapolri. SBY diminta menghukum Kapolri.

Para praktisi hukum mengusulkan beberapa nama dari kalangan advokat dan jaksa yang akan menjadi plt pimpinan KPK pada Tim Perumus. Nama-nama yang disodorkan diusulkan secara tertulis.

Anggota Tim Perumus Plt Pimpinan KPK Adnan Buyung Nasution berharap Kapolri memberikan tugas pemeriksaan pimpinan KPK kepada pejabat lainnya. Hal ini penting mengingat pemeriksaan yang dilakukan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dinilai berbau balas dendam.

Tim kuasa hukum KPK menyesalkan tindakan kepolisian yang tidak kunjung memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto. Padahal seharusnya salinan BAP diterima oleh setiap tersangka.

Kompolnas sudah menerima aduan dari tim pembela KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Jika terbukti ada kesalahan, Susno akan diadukan ke Presiden.