UN tampaknya masih menjadi momok menyeramkan bagi sebagian pelajar. Namun seharusnya pemerintah bisa menciptakan suasana yang menyenangkan tanpa harus menimbulkan ketegangan.

DPD RI berencana akan mengajukan uji materi terkait beberapa pasal dalam UU Pemilu yang dinilai melanggar konstitusi. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilahkan DPD RI untuk melakukan uji materi ke MK.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rupanya merasa tersisihkan karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan UU Pemilu. Hal itu membuat DPD berniat untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menolak permohonan uji materiil KUHAP yang diajukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Hal ini terkait penangkapan polisi terhadap Abu Bakar dengan cara merusak kaca mobil dan sebaginya.

Putusan MK terkait uji materi APBN dan APBNP menjadi penentu penilaian masyarakat atas kinerja MK. Bagaimana para pakar melihatnya?

PKS menyerahkan proses uji materi pasal 7 ayat 6a UU APBNP kepada Mahkamah Konsititusi (MK). Pengujian materi pasal itu tidak perlu dinilai akan menjatuhkan wibawa DPR.

Yusril Ihza Mahendra tengah mengajukan uji materi Pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun langkah Yusril tak membuat Ketua DPR Marzuki Alie risau.

Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menilai uji materi pasal 7 ayat 6a ke MK kurang pas. Karena dalam prinsip hukum tidak ada istilah uji materi ayat.

Priyo Budi Santoso meminta kepada Yusril Ihza Mahendra untuk tidak melanjutkan perjuangannya menguji Pasal 7 Ayat 6a UU APBN-P 2012 ke MK. Alasannya sederhana, karena Yusril sering menang.

Yusril Ihza Mahendra sudah mengajukan permohonan uji materi pasal 7 ayat 6a UU ABPNP 2012 kepada MK. Yusril membantah jika dikatakan pengajuan uji materi tersebut ada kesepakatan politik tertentu.