KPK langsung bergerak setelah menetapkan Kalemdikpol Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Calon tunggal Kapolri itu dicegah ke luar negeri.

Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan menanggapi penetapan status tersangka kasus korupsi oleh KPK. Menurut perwira yang jadi calon tunggal Kapolri ini, kasus yang menjeratnya sudah dipertanggungjawabkan tahun 2010.

Calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain lewat data LHKPN, KPK juga melacak transaksi mencurigakan Budi.

Penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, sejak awal menuai banyak pertanyaan hingga kritik. Paling santer isu rekening gendut Budi Gunawan dan ternyata Budi sudah dapat 'rapot merah' saat penyusunan kabinet. Lalu mengapa tetap diajukan?

Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK mengejutkan Presiden Joko Widodo, karena Kepala Lemdikpol Polri itu tengah diajukan Jokowi sebagai calon Kapolri ke DPR. Saat ini Jokowi dan wapres Jusuf Kalla rapat di Istana.

Apabila dalam fit and proper test akan digelar DPR besok menolak Komjen Budi Gunawan, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan pihaknya masih memiliki 8 nama alternatif yang bisa dipertimbangkan Jokowi.

Komjen Budi Gunawan, Kalemdikpol yang juga calon tunggal Kapolri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. Status aktifnya di kepolisian tengah dikaji pasca penetapan hukum jenderal bintang tiga tersebut. 

Ketua KPK menemui Kapolri Jenderal Sutarman untuk menyampaikan status tersangka Komjen Budi Gunawan. Samad menyatakan dalam pertemuan itu juga disepakati adanya kesepahaman antara kedua pihak.

Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka terkait gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Anggota Komisi III sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo meminta proses fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan dibatalkan. Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyebut hal itu tidak mungkin.