Presiden Jokowi memanggil para menterinya untuk mencari solusi kemacetan parah di Jabodetabek. Hasilnya, LRT dan MRT II harus mulai dibangun tahun ini.

Rapat pengesahan hasil kerja Tim Angket DPRD DKI tak jadi digelar pada Kamis (2/4) besok, tapi digelar pada Senin (6/4) nanti. Ini disampaikan oleh Pimpinan Badan Musyawarah DPRD setelah menggelar rapat tertutup.

Badan Musyawarah DPRD DKI menggelar rapat tertutup. Mereka sedang membahas soal gelaran rapat paripurna untuk mengesahkan hasil kerja Tim Angket DPRD terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban ‎(LKPJ) Ahok kepada DPRD DKI. Rencananya, laporan ini akan disahkan di rapat paripurna DPRD Senin (6/4) mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak lelah menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setelah hak angket yang kini masih berproses, DPRD kini berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat.

Ahok lagi-lagi santai menanggapi wacana kalangan DPRD DKI Jakarta untuk menggulirkan hak bertanya yang bisa berujung pada pemakzulannya. Ia berpendapat pemakzulan dirinya baru bisa diproses tahun 2016.

Kemendagri sudah menerima Peraturan Gubernur tentang APBD 2015 yang menggunakan ‎pagu anggaran tertinggi APBD 2014, yakni Rp 72,9 triliun. Kemendagri masih berharap APBD DKI juga atas persetujuan dari DPRD. 

Sekretaris Komisi E DPRD Fahmi Zulfikar menyatakan Pimpinan Komisi E periode sebelumnya‎ mengetahui persis hal ikhwal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 2014 bernilai fantastis itu.

Seperti kasus korupsi lainnya, perkara pengadaaan UPS di DKI Jakarta juga diduga kuat melihatkan banyak pihak. Keberanian Bareskrim Polri diuji untuk membongkar skandal segitiga yang menggawangi kongkalikong ini.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Firmansyah‎ menyatakan pimpinan komisi di periode lalu adalah pihak yang tahu betul soal masuknya anggaran UPS 'siluman' itu.‎