KPU memasukkan 10,4 juta data pemilih yang bermasalah ke dalam DPT. KPU beralasan tidak ingin mengebiri hak warga negara untuk memilih.

Hanura yang diwakili oleh Wasekjen Partai Hanura Didi Apriadi, menilai waktu dua pekan yang diberikan kepada KPU tidak bisa dijadikan patokan jika pemilih bermasalah belum selesai.

"Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT, maka Bawaslu bisa memahami. Tapi dengan catatan, angka 10,4 juta pemilih bermasalah agar dilakukan upaya terstruktur sistematis dan massif," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad.

Adanya temuan 10,4 juta pemilih yang tak mempunyai NIK membuat KPU dan Bawaslu kerepotan karena DPT sudah ditetapkan di Kab/Kota hari ini. Tim teknis KPU dan Bawaslu bersama-sama selesaikan 10,4 juta data itu.

Dalam rapat komisi II dengan KPU dan Bawaslu Kamis (31/10) kemarin, Kemendagri meminta KPU menelusuri temuan 10,4 juta pemilih yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Temuan itu akan dibahas KPU dalam rapat sore ini.

Rapat Komisi II yang mengundang Bawaslu, KPU dan Kemendagri hari ini, justru menjadi ajang klaim data DPT bermasalah. Komisi II meminta mereka selesaikan bersama-sama jangan sendiri-sendiri.

Setelah Bawaslu dan KPU menyebut ada jutaan pemilih masih bermasalah, kali ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menyebut ada 30 Juta pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kerjasama teknis KPU dengan Lembaga Sandi Negara jadi polemik karena kuatir independensinya dalam Pemilu-Pilpres 2014. DPR pun merekomendasikan KPU membentuk konsorsium TI guna mengawal data.

Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai polemik. Independensi lembaga bawahan Menteri Pertahanan itu dipertanyakan. Untuk itu, DPR merekomendasikan KPU membentuk lembaga lain guna mengawal data Pemilu 2014.

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri rencana kerjasama dengan KPU dalam mengawal data Pemilu 2014. Soalnya, rencana kerjasama ini menuai kontroversi publik.