Menghindari manipulasi data transparasi dan modernisasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mahkamah Agung bekerjasama dengan USAID meluncurkan sistem manajemen perkara pengadilan (SMPP).

Setelah dua kali absen, Walikota Bambang DH akhirnya memberikan kesaksiannya dalam sidang dugaan suap Rp 720 juta yang menyeret 3 pejabat Pemkot dan Ketua DPRD Surabaya sebagai terdakwa.

Setelah menggagalkan eksekusi Hotel Garden, para karyawan hotel mulai kembali beraktivitas. Hotel Garden yang terletak di Jalan Pemuda itu kembali berjalan normal.

Rencananya eksekusi terhadap Hotel Garden di Jalan Pemuda dibatalkan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Alasannya, pihak juru sita tidak ingin terjadi bentrokan dengan karyawan hotel.

Ratusan karyawan Hotel Garden Jalan Pemuda bersiap-siap dan membuat pagar betis, meski pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya belum melaksanakan eksekusi hari ini. Pagar betis dibuat di pintu masuk hotel.

Dikabarkan, Hotel Garden yang berada di Jalan Pemuda Surabaya akan dieksekusi. Eksekusi diduga akibat konfik antara pemilik hotel yang berada di pusat Kota Pahlawan dengan sebuah perusahaan multi finance yang berpusat di Jakarta.

Sidang kasus dugaan suap Rp 720 Juta yang melibatkan para petinggi pemkot dan DPRD Surabaya kembali digelar. Dua anggota DPRD, Indra Kertamenggala dan Wahyudin Husein dihadirkan sebagai saksi.

Sidang kasus dugaan suap DPRD-Pemkot Surabaya sebesar Rp 720 kembali digelar. Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Sukamto yang menjadi saksi sempat ditegur karena tidak membawa KTP alias Kartu Tanda Penduduk.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus gratifikasi kasus suap Pemkot Surabaya sebesar Rp 720 juta menganggap esepsi kuasa hukum terdakwa, Soekamto Hadi berlebihan.

Nasib terdakwa kasus suap Pemkot Surabaya sebesar Rp 720 juta Musyafak Rouf makin tersudut. Itu terlihat putusan sela Ketua Majelis Hakim, Ali Makki yang menolak esepsi kuasa terdakwa.