Novel Bamukmin tengah diburu polisi. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus demo ricuh menolak Ahok di DPRD DKI. Novel dijerat pidana pengeroyokokan. Apa kata FPI soal Novel yang DPO ini?

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berniat membubarkan Front Pembela Islam (FPI)‎ setelah demo yang berujung ricuh di depan gedung DPRD. Namun, langkah ini dinilai akan mendapat jalan buntu karena organisasi itu tak mudah dibubarkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepolisian mencari penyandang dana demo FPI. Ahok menilai demo yang berakhir ricuh di Balai Kota pada Jumat (3/10) lalu ini membutuhkan dana.

Jejak-jejak pelarian korlap FPI, Habib Novel, terus diburu aparat kepolisian menyusul demo anarkis penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Polisi mengingatkan siapa pun warga yang membantu menyembunyikan sang buronan ini akan diperiksa.

Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada provokasi dari pihak kepolisian pada insiden demo Front Pembela Islam (FPI) di Gedung DPRD DKI Jakarta yang ricuh pada pekan lalu.

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya memasukkan Habib Novel ke dalam DPO atas kericuhan yang terjadi saat demo Front Pembela Islam (FPI) di Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto Habib Novel yang bertuliskan 'dicari' pun disebar.

Polisi dituding memprovokasi massa FPI saat berunjuk rasa menolak Ahok di balai kota DKI. Tudingan provokasi polisi beredar di youtube. Tapi Kepolisian Daerah Metro Jaya memberi jawaban. 

Demo berujung aksi ricuh yang dilakukan FPI berbuntut pada desakan untuk membubarkan organanisasi tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan FPI tak terdaftar sebagai ormas.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Najib Azca menyatakan, terbuka kemukinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, selama kelompok tersebut dinilai sudah menganggu ketertiban sosial dan merusak (destruktif).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui banyak mencatat anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang bermasalah. Namun, sepanjang temuan tersebut pemerintah hanya memberikan sanksi teguran.