Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta atas APBD 2014 ke DPRD. 

Pagi ini, Kementerian Dalam Negeri mempertemukan kembali Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI. Ini merupakan pertemuan kesekian kalinya pihak dewan dengan Ahok.

Kemendagri mengevaluasi sejumlah program yang diajukan Pemprov DKI dalam Rapergub APBD 2015. Salah satu di antaranya, jumlah anggaran belanja yang dinilai terlalu besar. 

Kemendagri mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI untuk bahas Rapergub APBD 2015 hari ini. Ahok memastikan dirinya datang sekitar pukul 09.00 WIB. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD dijadwalkan duduk bersama hari ini. Keduanya difasilitasi oleh Kemendagri akan membahas perihal Rapergub APBD 2015.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI akan duduk bersama membahas Peraturan Gubernur APBD 2015, Kamis (2/4) besok. Kementerian Dalam Negeri-lah yang mengundang mereka untuk datang besok pagi.

Gubernur DKI Jakarta‎ mendapat informasi yang menyebutkan potensi masuknya pokok-pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD yang dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri agar dianggarkan dalam APBD. Kewaspadaanpun ditingkatkan.

Ketua Tim Angket DPRD DKI Muhammad Ongen Sangaji mengaku mendukung konsep Smart City yang dicanangkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Ongen ingin agar Smart City bisa 'memberantas' begal-begal kriminal di daerah pemilihannya Jakarta Timur.

Selama ini kegiatan Musrenbang di DKI hasilnya selalu dalam bentuk draft. Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Ahok berencana untuk menyusun hasil Musrenbang itu dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan e-Musrenbang. Bagaimana pelaksanannya?

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta atas APBD 2014 bakal disampaikan ke DPRD DKI lewat rapat paripurna‎ pada Senin (6/4) nanti.