Tim perumus hanya diberi waktu 7 hari untuk mencari dan merekomendasikan nama-nama Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama itu akan langsung dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Oktober.

"Proses itu saat ini belum terjadi. Jadi ngaco kalau Perpu-nya saja belum ditandatangani tapi sudah TLN/LN-nya," kata Sapta Murti, deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan.

Perpu Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ditandatangani oleh Presiden. SBY diharapkan memilih para mantan pimpinan jilid I untuk jadi pelaksana tugas sementara KPK.

Kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya tidak menarik untuk Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pria berkacamata itu mengaku tidak berpikir untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga antikorupsi itu.

Draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Plt Pimpinan KPK sudah dinyatakan final. Payung hukum yang menjadi kontroversi itu mengubah pasal 33 di UU KPK.

Presiden SBY tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) untuk mengganti calon pimpinan KPK. Tapi ternyata dalam penyusunanannya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan sama sekali.

Perpu yang akan dibuat presiden untuk pergantian pimpinan KPK dikritik keras. Hal itu justru dilihat sebagai cara untuk merusak independensi KPK.

Bila proses hukum tidak menemukan kesalahan atas satu, dua, atau tiga dari pimpinan KPK yang berstatus tersangka, maka yang bersangkutan bisa kembali memimpin KPK. Pada saat itu pula masa bakti pelaksana tugas sementara pimpinan KPK berakhir.

Panja DPR dinilai dangkal dalam menganalisa beberapa pasal dalam RUU Pengadilan Tipikor. Untuk itu, pengesahan RUU tersebut harus dihentikan.

Kita semua berharap kasus penetapan tersangka dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak melemahkan kinerja KPK. Untuk itu kita tetap berharap dan mendukung KPK terus semangat memberantas korupsi di Indonesia.