Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dinilai sudah melakukan prosedur yang sesuai dalam melaksanakan sisminbakum. Sisminbakum harus dilakukan terkait perjanjian dengan IMF.

Pemerintah diminta segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk memperjelas status lahan yang akan digunakan pelaku usaha perkebunan sawit.

Lonjakan pada Wall Street mendorong penguatan saham-saham Asia di hari Jumat, dengan naiknya sejumlah produsen peralatan konstruksi di Jepang dan Korea seiring positifnya laporan keuangan dari Caterpillar AS

Pembacaan tuntutan hukum terhadap mantan Zulkarnaen Yunus dalam kasus Sisminbakum kembali ditunda. Jaksa lagi-lagi mengaku belum siap dengan berkas tuntutan bagi mantan Dirjen AHU itu.

Total penerimaan negara hingga 7 Juli 2010 sudah mencapai Rp 455,5 triliun atau setara 45,9% dari target yang dianggarkan dalam APBN-P 2010.

Setoran ke kas negara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan hingga semester I-2010 mencapai Rp 1,338 triliun atau 48,24% dari target tahun 2010 sebesar Rp 2,774 triliun.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mensinyalir adanya konspirasi oleh Ketua Tim Penyidik Jaksa Farid Haryanto dalam kasus Sisminbakum.

Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi para pelaku swasta asing dan lokal untuk ambil bagian dalam pengelolaan 50 kawasan konservasi Taman Nasional di Tanah Air.

Berdasarkan PP No.60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, pasal 115 menjelaskan bahwa setiap peguruan tinggi berhak menerima, menyimpan, dan mengelola keuangan secara otonom. Oleh karena itu, sumbangan di luar SPP, uang registrasi, dan TPP, tidak termasuk dalam PNBP.

Yusril Ihza Mahendra membantah dirinya terlibat dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) seperti yang dituduhkan jaksa. Menurut Yusril, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengerem pungutan liar di Depkumham.