Sebanyak 15 narapidana melarikan diri setelah terjadi kerusuhan di LP Labuhan Ruku, Medan, Sumut. Menkum HAM Amir Syamsuddin menyebut 11 napi kini sudah tertangkap.

Kemenkum HAM masih menyelidiki penyebab kerusuhan yang terjadi di LP Labuhan Ruku, Medan, Sumut. Menkum HAM Amir Syamsuddin yakin penyebab rusuh bukan karena soal remisi.

Mabes Polri mengungkap adanya pabrik sabu dalam LP Narkotika, Cipinang, yang dikelola Freddy Budiman. Sekali beroperasi, fasilitas produksi itu mampu hasilkan 2 kg bubuk sabu.

Bareskrim Polri menetapkan 10 tersangka dalam kasus pembuatan narkotika sabu di dalam penjara. Sembilan orang di antaranya adalah narapidana dan seorang sipir Lapas Narkotika, Cipinang.

Mantan Kepala Lapas Narkotika Cipinang Thurman Saut Hutapea ternyata mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja yang disewa gembong narkoba Freddy Budiman untuk berpesta sabu. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Kemenkum HAM subuh tadi.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cipinang, Abner Jolando menyewakan ruang kerjanya kepada gembong narkoba Freddy Budiman. Ruang itu digunakan Freddy untuk menerima tamu, pesta sabu dan bersenang-senang dengan teman kencannya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menggelar ekspose hasil investigasi internal tentang 'pabrik' sabu di Lapas Narkotika klas II Cipinang. Mirisnya dari pemeriksaan itu ditemukan kegiatan pesta sabu di Lapas yang dilakukan bukan hanya sesama napi, namun melibatkan petugas.

Kementerian Hukum dan HAM telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap temuan alat dan bahan pembuatan narkotika di LP Narkotika Cipinang, Jakarta. Hasilnya, 'pabrik' tersebut merupakan milik Freddy Budiman, gembong narkoba 1,4 juta butir pil ekstasi yang divonis mati dua kali.

Patrialis Akbar telah resmi dilantik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Ahmad Sodiqi yang telah memasuki masa purna tugas. Patrialis mengakui gaji sebagai direktur BUMN jauh lebih besar, tapi dia menganggap menjadi hakim konstitusi adalah amanah yang harus dijalankan.

Proses penunjukan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi di MK digugat ke PTUN. Patrialis menanggapi santai.