Tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur transmigrasi, I Nyoman Suisnaya mengaku mengetahui adanya comitment fee sebesar 10 persen terkait kasus itu. Proyek kawasan transmigrasi untuk 19 kabupaten itu diatur pada APBN-Perubahan 2011.

"PKB meminta Pak SBY membina secara khusus kader seperti Ruhut Sitompul karena ini menyangkut partai lain. Kita menyerahkan kepada Pak SBY sanksinya seperti apa, itu aturan main di Demokrat,"ujar Ketua DPP PKB Malik Haramain.

"Ruhut jangan ember-lah. Jangan ikut rumahtangga orang lain. Bukan hanya dia melecehkan Menakertrans tapi juga melecehkan institusi PKB," ujar Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain.

Karena sedang sakit, Ali Mudhori tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebelumnya yang dikirim KPK. Mantan anggota tim asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar ini memastikan akan memenuhinya pada Kamis esok.

"Yang ditengarai itu, ada kaitannya, manajemen yang ada di banggar sana. Sehingga kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana juga," tutur Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Ali Mudhori, mantan staf Kemenakertrans, sudah dua kali tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana Percepatan Pembangunan Indrastruktur Daerah Transmigrasi.

Dirjen P2KT Jamaluddin Malik mengakui dirinya pernah memberikan pengarahan pada pertemuan proyek PPID. Namun, ia membantah terdapat pembicaraan mengenai commitment fee pada pertemuan itu.

Korupsi di Kementerian makin ndadrah. Belum terungkap buntut Nazaruddin, kini kasus serupa terjadi di Kemenakertrans. Akhir puasa lalu uang miliaran Rupiah dalam kardus durian pindah tangan.

Tiga pejabat Kemenakertrans diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Usai diperiksa, ketiganya kompak lebih banyak mengeluarkan kalimat "tak tahu".

Dua kali sudah penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Ali Muhdori. Namun dua kali juga Ali tak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi itu.