Kemendagri mempertemukan Ahok dan DPRD DKI Jakarta dalam evaluasi Rancangan Pergub APBD DKI Jakarta. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengevaluasi berbagai hal yang janggal dalam rancangan APBD itu.

Dalam evaluasinya, Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek berkali-kali mempertanyakan alokasi belanja tak langsung untuk gaji pegawai yang sangat tinggi.

Kemendagri mendorong Ahok dan DPRD DKI Jakarta dapat membahas APBD 2016 bersama. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonny Moenek yakin keduanya bisa duduk satu meja pada Mei-Juni mendatang.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku tak menerima undangan Kemendagri untuk pertemuan Pemprov, Kemendagri dan DPRD membahas Rapergub DKI. Kemendagri menegaskan undangan sudah dikirim.

Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyentil fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta. Ia mempertanyakan target pendapatan dari pajak hiburan dalam Rapergub APBD 2015 sebesar Rp 1 triliun.

Keinginan Ahok agar tahun 2016 dan tahun 2017 menggunakan Pergub APBD ditolak oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek. Ia berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan.

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD DKI dicoret Gubernur DKI Basuki T Purnama dalam RAPBD 2015. Hal ini ditanggapi negatif anggota dewan karena menilai hal itu bentuk penampungan aspirasi masyarakat DKI.

Kemendagri mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI untuk membahas Rapergub APBD 2015 bersama. Dalam kesempatan ini, Kemendagri sempat menegur kedua instansi tersebut.

Rapat membahas Rancangan Pergub APBD 2015 yang menggunakan pagu APBD 2014 di Kemendagri dimulai. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk semeja dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov DKI dan DPRD hari ini dijadwalkan duduk bersama membahas Rapergub 2015. Namun, DPRD tak hadir dengan alasan tak menerima undangan.