Pemerintah mendapatkan banyak rekoemendasi dari berbagai pemegang kepentingan dalam National Summit. Inilah daftar garis besar rekomendasi yang diterima pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan remunerasi atau kenaikan gaji pejabat negara sudah bisa diberlakukan pada 1 Januari 2010. Alokasi anggarannya sudah tersedia dalam APBN 2010.

Ketua DPR Marzuki Alie hari ini akan menggelar koordinasi dengan Ketua Komisi terkait rencana pemanggilan menteri. Marzuki menilai selama ini DPR selalu memarahi menteri yang dipanggil.

Kalangan pengamat ekonomi menilai ada empat masalah yang harus dituntaskan oleh jajaran Menteri Ekonomi baru warisan dari jajaran Menteri Ekonomi kabinet sebelumnya.

UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di uji ke MK. Pasal dalam UU aquo yang mengatur mengenai kewenangan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU dinilai tumpang tindih dengan kewenangan MK.

Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto punya tugas berat. Lembaga ini mata dan tangan Presiden SBY dalam sinkronisasi program pembangunan dan memecahkan hambatan.

Ada setumpuk program yang menjadi prioritas Gamawan Fauzi dalam kelola Departemen Dalam Negeri. Satu di antaranya penertiban pelaksanaan otonomi daerah sebagai unsur pendukung sistem pemerintahan nasional.

Calon kuat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar sudah punya sejumlah program yang akan dilakukannya nanti. Dia menjanjikan sebuah gebrakan dan perubahan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Calon menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengaku telah mendapat target dari SBY mengenai tugas-tugasnya nanti dalam memimpin Departemen Kehutanan. SBY berpesan agar kekayaan alam Indonesia membawa kemakmuran bagi rakyat.

Orang kedua dari PAN yang dipanggil ke Cikeas untuk audisi menteri adalah Patrialis Akbar. Mantan anggota Komisi III DPR ini dipercaya SBY untuk mengurusi masalah-masalah hukum dan HAM.