PPATK menyebut ada 5-6 orang yang terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan dugaan korupsi pembangunan wisma atlet di Kemenpora. Laporan tersebut telah diterima sebagian oleh KPK.

ICW pada 9 Juni lalu menyerahkan data transaksi mencurigakan parpol ke PPATK. 5 Hari pasca penyerahan, PPATK masih mempelajari laporan tersebut.

Survei internasional 'World Justice Project 2011 Rule of Law' menyebut praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Pemerintah pun diingatkan untuk segera melakukan tindakan.

Akhirnya nama Nunun Nurbaeti muncul di situs Interpol Indonesia. Dalam data itu disebutkan Nunun berstatus sebagai buron internasional terkait dugaan kejahatan korupsi.

Nama Nunun Nurbaeti belum tercantum dalam DPO di website interpol. Menurut Mabes Polri, itu hanya masalah teknis dan tak mempengaruhi perburuan Nunun oleh Interpol.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo tegas menyebut Nunun Nurbaeti sebagai buron internasional. Seharusnya, nama dia muncul di situs interpol. Namun hingga sore ini, belum juga tampak foto atau keterangan di situs itu tentang Nunun.

Pengadilan adalah gerbang terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Karena itu sudah sepantasnya pembersihan atas para hakim dari perilaku korup wajib dilakukan.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

Putusan bebas dari dakwaan korupsi terhadap Gubernur non-aktif Bengkulu, Agusrin Najamudin, dipersoalkan menyusul dijadikannya Hakim Syarifuddin sebagai tahanan KPK. Hasil riset ICW menemukan ada tujuh fakta sidang yang justru diabaikan.

DPR mengabaikan kritik keras ICW yang menyebut lembaga legislatif ini bersemangat memberantas KPK. DPR akan tetap berjalan di jalurnya dan akan terus mengabaikan kritik yang dianggap mereka tak berdasar.