Gerakan Pemuda Ansor langkah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikal dan intoleran. Apalagi, rekomendasi itu merupakan hasil dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Redaksi Dakwatuna akan mendatangi Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI. Tujuan kedatangan ini sebagai bentuk protes laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa Dakwatuna masuk dalam situs radikal

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) melakukan blokir terhadap 22 situs yang dianggap bermuatan ajaran radikal. Langkah tersebut seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

BNPT menyebut situs-situs yang diblokir menyebarkan paham radikalisme seperti pro ISIS dan mengkafirkan orang lain termasuk Jokowi. BNPT juga akan mengkaji ulang permintaan 7 pemred yang meminta agar situs yang mereka kelola dibuka kembali.

7 Pemimpin redaksi situs online yang diblokir mendatangi Kominfo untuk meminta penjelasan pemerintah mengapa situsnya diblokir. Mereka kaget stigma radikal yang diberikan. Mereka berharap namanya dibersihkan hingga bersiap melakukan langkah hukum.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pemblokiran situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme tak dilakukan dengan tiba-tiba. BNPT sudah berkoordinasi dengan rekan BNPT sejak tahun 2012.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pemblokiran situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme tak dilakukan dengan tiba-tiba. BNPT sudah berkoordinasi dengan rekan BNPT sejak tahun 2012.

Pemblokiran terhadap 19 situs yang dianggap radikal banyak dipertanyakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun mengungkap kriteria situs yang dianggap radikal. Apa saja?

Pemblokiran terhadap 19 situs yang dianggap radikal banyak dipertanyakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun mengungkap kriteria situs yang dianggap radikal. Apa saja?

Kementerian Kominfo menyatakan ada 22 situs yang diblokir atas permintaan BNPT karena dianggap bernuansa radikal. Wapres Jusuf Kalla meminta pemblokiran itu diteliti ulang.